JCW Kawal Penyelidikan Perjalanan Dinas DPRD Lamongan

Dugaan Korupsi Dana Kunker DPRD   

LAMONGAN - Upaya pengusutan dana kunjungan dinas DPRD Lamongan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) menjadi perhatian serius lembaga pemantau korupsi, Jatim Corruption Watch (JCW).

Lembaga ini bahkan akan mengawal terus agar upaya Kejari Lamongan tidak jalan di tempat. JCW Bahkan berencana melaporkan kasus itu ke KPK, Mahkamah Agung, dan Jaksa Agung.

"Kami akan pantau dan terus mendukung upaya Kejaksaan. Jangan sampai Kejaksaan berhenti melakukan penyelidikan hanya karena intervensi pihak-pihak tertentu. Apalagi main-main," tegas Ketua Umum JCW Jatim, KM Muzakkin kepada, Surya.co.id Minggu (10/3/2013) siang.

"Langkah riil kami akan melaporkan ke KPK dan Mahkamah Agung," tambhanya.

Komitmennya untuk mengawal masalah dana yang dikelola Setwan DPRD ini telah ditunjukkan JCW dengan menemui sejumlah jaksa pemeriksa, termasuk anggota dewan di luar pemeriksaan.

Selain itu, saat sejumlah anggota dewan diperiksa, pihaknya sengaja datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Lamongan di Jalan Veteran menanyakan sejauh mana hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Kejari.

"Ini adalah taruhan kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan,"tegasnya.

JCW tidak ingin ada rekayasa kasus ini sekadar untuk mencari celah menyelamatkan orang-orang yang diduga terlibat.

JCW menilai seharusnya Kejaksaan sudah bisa menentukan status tersangka di antara mereka yang diduga terlibat.


JCW Ancam Lapor KPK bila Kejari Lamongan Lamban


Ketua Umum JCW Jatim, KM Muzakkin memastikan kalau sampai tim penyidik Kejaksaan tidak bisa menentukan tersangkanya, JCW akan melaporkan ke Jaksa Agung dan Mahkamah Agung.

"Masyarakat menunggu keadilan di Lamongan yang selama ini tidak pernah ada pembongkaran kasus korupsi besar,"tambah Muzakkin.

Muzakkin menambahkan, menurut JCW sudah sangat gamblang untuk menentukan tersangkanya. Sejumlah anggota yang ditemuinya mengakui jika dana kunjungan dalam daerah dan luar daerah memang banyak tidak sesuai fakta.

"Saya berani melaporkan ke Jaksa Agung maupun MA karena saya punya data otentik. Kalau tidak ada data tidak mungkin akan saya lapor,"tegasnya.

Jika Kejaksaan lamban JCW akan melaporkan kasus di DPRD  yang tengah ditangani Kejari ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Belum adanya  tersangka sampai kini, tegasnya, karena Kejari Lamongan sangat lamban dan kurang tegas dalam melakukan penyelidikan. Perjalanan dinas yg dilakukan oleh  anggota dewan selama ini benar-benar mengecewakan rakyat, karena tidak ada dampaknya dengan pembangunan dan efek positif  bagi masyarakat.

”Itu jelas ada dugaan merugikan dan korupsi uang negara sesaui  Pasal 2 UU No 31 th 1999 jo UU No 20 th 2001. Jika ini dibiarkan, saya khawatir akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di negeri ini,” kata KM Muzakkin.


Seperti diungkapkan Kajari Lamongan, Dyah Retnowati Astuti  kepada wartawan, pihaknya masih taraf melakukan penyelidikan dengan memintai keterangan puluhan     anggota dewan hingga unsur pimpinan, sekwan dan pegawainya.
Apa yang dilakukannya belum final, sehingga belum bisa menentukan apakah ada tersangkanya atau tidak. Masalahnya harus ada kepastian kerugian negara dan bukti. Dan itu yang masih diselidiki.

Setalah selesai semua penyelidikan baru dilakukan gelar untuk menentukan kepastian hukumnya, apakah bisa ditindak lanjuti ke ranah hukum sebagai tindak pidana korupsi atau tidak, semua tergantung hasil pemeriksaan dan penyelidikan.

Data terakhir, setelah unsur pimpinan diperiksa, Kejaksaan masih memeriksa empat anggota dewa. Rencananya untuk tambahan penyelidikanan juga masih akan memintai keterangan sejumlah pegawai di bagian Setwan.