Headlines News :
http://picasion.com/
STOP Corruption, mulai dari kita. Sekarang !!Dewan Pelaksanan Cabang Clean Governance Lamongan. Against Corruption
Home » » Akurasi data kependudukan masih bermasalah

Akurasi data kependudukan masih bermasalah

Written By Unknown on Tuesday, September 3, 2013 | 3:04 AM

Pemkab Lamongan gelar pelatihan


Proses pelatihan akurasi data kependudukan di Pemkab Lamongan. (Foto: ALI MUHTAR)
Suara Lamongan: Persoalan akurasi data kependudukan hingga kini masih menjadi masalah yang harus dipecahkan instansi pemerintah. Hal itu terlihat dari masih adanya perbedaan data antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Banyak persoalan-persoalan yang harus diselesaikan terkait data kependudukan yang tidak akurat sehingga menjadi polemik di masyarakat. Karena itulah pelatihan tenaga pengelola sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) hari ini diharapkan menjadi salah satu solusi demi keakuratan data kependudukan di Lamongan,” kata Kepala Disdukcapil Lamongan, Mursyid, Selasa (03/09/2013) di Gedung Budi Luhur Lamongan.

Mursyid menyebutkan, salah satu contoh tidak akuratnya data kependudukan di Lamongan adalah perbedaan jumlah penduduk yang dikeluarkan Disdukcapil dan BPS pada tahun 2012 dengan selisih 207.963 jiwa. Jumlah penduduk Lamongan pada tahun 2012 menurut data Disdukcapil sebanyak 1.284.379 jiwa. Sedangkan menurut BPS sebanyak 1.492.342 jiwa.

Selain pelatihan, lanjut Mursyid, Pemda Lamongan juga melakukan sejumlah langkah agar akurasi data bisa didapatkan. Seperti Penerbitan Perbup No. 56 Tahun 2011 tentang SOP pelayanan kependudukan dan catatan sipil, dan kerjasama dengan PT Pos dan RS swasta serta Ikatan Bidan Indonesia (IBI) untuk pengurusan Akta Kelahiran. Juga melakukan pengetatan verifikasi perubahan kependudukan, dan membentuk Tim Koordinasi Fasilitasi Akta Kelahiran dengan keputusan Bupati.

Sementara Asisten Tata Praja Rusgianto mengatakan, masyarakat kini semakin kritis terhadap kinerja aparat pemerintah. Sedangkan di sisi lain dokumen kependudukan dan pencatatan sipil merupakan kebutuhan dasar untuk semua pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan dan perbankan. “Sehinggga ketepatan dan kecepatan pelayanan menjadi tuntutan masyarakat. Karena jika tidak akan berkonsekuensi hukum,” ujarnya.

Disebutkannya, dalam survei terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2012, dari 18 instansi pelayanan publik Lamongan, Disukcapil menduduki peringkat kedua setelah Bank Daerah Lamongan (BDL).@Ali Muhtar
Share this article :

0 comments:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Followers

 
Support : Creating Website | SMI Template | Suara Lamongan Template
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. lamongan online - All Rights Reserved
Template Design by Creating Website Published by Sentra Media Informatika