Banggar DPRD Lamongan soroti SiLPA RSUD dr Soegiri

Setujui pertanggungjawaban APBD

 

Suasa sidang paripurna DPRD membahasan laporan pertanggungjawaban APBD Kabupaten Lamongan tahun 2012 (Foto: Ali Muhtar-LICOM)

Lamongan: Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Lamongan setujui pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2012.
Keputusan itu disetujui dalam rapat paripurna DPRD Lamongan, Jumat (26/07/2013) di Ruang Sidang Paripurna. Kendati setuju, namun Banggar masih memberikan sejumlah catatan.

Shoib, juru bicara Banggar member catatan adanya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) yang cukup besar di RSUD dr Soegiri. Dia menyebut, sebagai lembaga pelayanan publik, SILPA tersebut seharusnya digunakan secara optimal untuk pembenahan dan peningkatan sarana rumah sakit.
Menyoal bidang lingkungan hidup, Banggar juga sampaikan apresiasi atas diraihnya Adipura Kencana. Namun Shoib berharap agar prestasi tersebut harus diikuti upaya nyata menyelesaikan permasalahan enceng gondok di Lamongan.
Sementara rencana Pemkab Lamongan untuk memecah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) menjadi dua instansi sebagaimana yang telah diajukan dalam draft Raperda, nampaknya bakal mulus.
Banggar malah mengusulkan agar pemisahan tersebut segera dilakukan. Sehingga penggalian potensi pendapatan daerah dan pengelolaannya dapat lebih optimal.

“Seiring dilimpahkannya pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada daerah, maka Banggar meminta dilakukan penyesuaian Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sesuai dengan kondisi. Juga agar penggalian potensi daerah lebih optimal, maka Banggar meminta pemisahan bidang pendapatan dari DPPKA,” kata Shoib.@ali muhtar