Perusahaan Belum Penuhi Pengelolaan Limbah B3

LAMONGAN - Tidak sedikit perusahaan yang ada di Lamongan belum memenuhi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan mengandung racun B3.

Pernyataan itu disampaikan oleh Bupati H Fadeli Senin (19/11) terkait draf Reperda tantang pengelolaan limbah B3, dalam sidang paripurna DPRD Lamongan, bersama dengan pembahasan lima Raperda dengan angenda jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi-fraksi.
Disebutkannya, Pemkab Lamongan telah melakukan inventarisasi perusahaan yang menghasilkan limbah B3. Yakni yang meliputi seluruh rumah sakit, 62 klinik, 6 industri kecil, dan 12 industri menengah atas.

Perusahaan atau usaha tersebut, sesuai inventarisasi yang dilakukan, sebagian besar belum memenuhi syarat wajib dan syarat lainnya sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Kepala Bapedal (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan) nomor 1 tahun 1995.

Dia juga menyebutkan penerapan Perda ini akan ditindaklanjuti dengan kesiapan teknis operasional, SDM, sarana prasarana dan administratif.

Sementara terkait kewenangan pemberian izin pengangkutan dan pengolahan limbah, dalam pengolahan limbah B3 diperlukan empat izin berbeda. Yakni izin penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan dan izin pengolahan atau pemanfaatan.

Dari empat izin yang harus dipenuhi itu, dia mengungkapkan izin yang menjadi kewenangan kabupaten/kota adalah izin penyimpanan dan pengumpulan. Sedangkan izin pengangkutan limbah menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan setelah mendapatkan rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup. jr