Lagi, PMII Demo Tolak Pengadaan Mobdin Dewan

LAMONGAN- Lagi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Lamongan menggelar aksi unjuk rasa di DPRD setempat untuk kali kedua, menolak rencana pengadaan mobil dinas dewan, Rabu (21/11).

Namun aksi kali ini tergolong lebih tertib dari aksi sebelumnya, karena mahasiswa dipersilahkan masuk ke halaman gedung DPRD oleh aparat keamanan. Di halaman DPRD tersebut, mahasiswa dalam orasinya tetap mengritisi rencana dewan meminta mobil dinas untuk keperluan peningkatan kinerja.

Koordinator aksi Benu Muharto dalam orasinya mengatakan, kalau aksi yang dilakukan ini adalah bentuk protes dan kekecewaan mahasiswa dan masyarakat atas olah DPRD yang tidak peka dengan kondisi masyarakat saat ini, apalagi dalam aksi sebelumnya mereka tidak diterima oleh pimpinan dewan.

Menurutnya, DPRD Lamongan sudah kelewat batas. Bayangkan saja fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada anggota DPRD lebih dari cukup, namun prilaku anggota dewan masih saja borjuis seenak mereka mengajukan pengadaan mobil dinas, tanpa dibarengi dengan kinerja yang nyata.

"Kita sebagai rakyat sudah sering sekali dikhianati oleh anggota dewan, setelah mereka mempunyai gedung baru, mereka kembali meminta mobil dinas setiap dewanya satu mobil, inikan menciderai rasa keadilan masyarakat," ujarnya.

Ia juga mengkritisi kalau satu dewan satu mobil adalah pengingkaran kepada masyarakat, dewan hanya berfikir kepentingan diri sendiri tanpa melihat realitas yang terjadi saat ini."Kerja jarang masuk kunjungan maupun study banding juga tidak membuahkan hasil, banyak prilaku dari mereka yang tidak mencerminkan sebagai wakil rakyat, kok mau minta mobil dinas," kritiknya.

Usai berorasi, akhirnya perwakilan pengunjuk rasa dipersilahkan masuk ke ruang komisi A. Di dalam ruangan tersebut sudah menunggu wakil ketua DPRD Saim dan 5 ketua fraksi yakni Fraksi PDIP, F Golkar, F PD, F PPN, dan F PKNU, sedangkan perwakilan dari dua fraksi PKB dan PAn tidak terlihat saat menerima mahasiswa.

Saim dalam kesempatan itu menegaskan, kalau sampai saat ini pihak DPRD sama sekali tidak meminta atau merencanakan untuk pengadaan mobil dinas. Bahkan setelah dikrosecek ke eksekutif juga tidak ada rencana untuk mengajukan mobil dinas."Dalam KUAPPS dan Nota penjelasaan bupati dan draf APBD tahun 2013 tidak ada pengajuan mobil dinas untuk dewan, karena kita saat ini kosentrasinya adalah perbaikan jalan poros di Lamongan," terangnya.

Seakan tidak percaya dengan statemen wakil ketua DPRD tersebut, para perwakilan pengunjuk rasa meminta Saim dan ketua fraksi lainnya untuk menghampiri mahasiswa lainnya yang menunggu di luar, dan permintaan itu diamini oleh Saim dan 5 ketua fraksi. Saat berbicara dihadapan mahasiswa lagi-lagi Saim menegaskan kalau sampai saat ini tidak ada rencana dan pembahasaan soal pengajuan mobdin.

Diakhir penjelasaanya, Saim dipaksa oleh mahasiswa dipaksa untuk menanda tangani penolakan atas rencana pengadaan mobdin dikain putih, dan mantan ketua Fraksi PDIP ini menandatanganinnya, meskipun ketua fraksi enggan menandatanganinya, karena berdalih tanda tangan wakil ketua DPRD adalah representasi dari perwakilan fraksi. jr