Dana BKP Solusi Pemerataan Pembangunan Desa

LAMONGAN  - Pemkab Lamongan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas), terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi diberbagai sektor, mulai dari pembangunan fisik sarana dan prasarana, hingga pembangunan non fisik.

Tahun 2013 ini misalnya, dana Bantuan Keuangan Pemerintah Desa (BKP) yang digelontorkan untuk peningkatan pembangunan Japordes, pembangunan jembatan, pengerukan waduk, pengerukan embung, dan perbaikan saluran air mencapai Rp 15,8 Miliar.

Dana tersebut dialokasikan untuk 368 titik pembangunan yang tersebar diseluruh wilayah Lamongan, dan setiap desapun tidak semua dapat, tapi yang dapatpun beragam, mulai ada yang dapat satu hingga dua titik.

Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bapemas Heruwidi didampingi Kabid Ketahanan Masyarakat Joko Raharto mengatakan, hingga bulan Oktober tahun ini, pembangunan fisik untuk 5 bidang yang sudah selesai hingga 100 persen sekitar 46,73 persen. Sementara pembangunan yang pengerjaanya sudah mencapai 30-90 persen sebanyak 27,44 persen, dan yang masih proses hingga pengerjaan 25,81 persen.

Dana yang diglontorkan untuk 5 bidang pembangunan itu lanjutnya, juga sangat beragam, disesuaikan dengan volume pekerjaan di desa. Mulai Rp 25 juta-130 juta. Dan pembangunannya dilakukan dengan swakelola dan partisipasi masyarakat. Bahkan tambah Heru partisipasi masyarakat nampaknya cukup tinggi rata-rata sampai 10 persen dari anggaran yang diterima. "Secara keseluruhan dana swadaya masyarakat di Bapemas mencapai Rp 79,9 Miliar," terangnya.

Untuk pembangunan jalan poros yang sudah tersentuh dari program Bapemas mencapai 95 persen, sehingga ditargetkan pada 2014 mendatang pembangunan Japordes mulai hotmix, rabat beton, paving dan makadam sudah tuntas."Bagaimanapun caranya pembangunan Japordes pada 2014 harus tuntas seiring dengan keinginan dan program dari pak Bupati,"katanya.

Karena pemanfaatanya mulai tahun 2013 beragam tambah Heru, maka program bantuan keuangan kepada pemerintah desa (BKP), menjadi salah satu solusi tepat untuk memeratakan pembangunan sarana dan prasarana di seluruh desa, dalam upaya meningkatkan perekonomian, pendapatan, hingga mampu mensejahterakan masyarakat.

Hal itu belum termasuk bantuan alokasi dana desa (ADD) yang tahun ini nilainya Rp 29 M, yang diperuntukkan untuk biaya operasional desa 30 persen, dan 70 persen sisianya diperuntukan bagi pembangunan fisik.

Dijelaskan Heruwidi yang juga disampingi Mat Anwar Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat, dana ADD tersebut akan diberikan kepada 1.430 dusun setiap dusunya menerima Rp 5,5 juta, bantuan ke 6.833 RT masing-masing mendapatkan Rp 250 ribu."Tahun depan RW pun kami usahakan untuk dapat,"katanya.

Bantuan untuk desapun dari ADD ada kualifikasi, untuk kelas 1 sebanyak 5 desa akan mendapatkan dana ADD sebesar Rp 51,5 juta, kelas 2 sebanyak 48 desa masing-masing senilai Rp 46,5 juta, dan klasifikasi kelas 3 sebanyak 409 desa masing-masing mendapatkan Rp 41,5 juta.

Sementara Bapemas selain memabangun memberikan suntikan modal, serta memberikan pemahaman untuk berdaya, Bapemas juga telah merevitalisasi 5 pasar sebagai upaya untuk mendukung program Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan (Gemerlap). jr