Tunjangan Sertifikasi Belum Diterima, Belasan Guru Luruk Dindik

ilustrasi

 LAMONGAN -Belasan guru  dari Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) Swasta di Lamongan, mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Rabu (09/01/2013).

Mereka menanyakan uang sertifikasi yang belum cair sejak 2012 sampai sekarang. Kalaupun ada yang cair, penerimannyapun tidak merata.  Menurut Witono, salah satu guru berharap Dinas Pendidikan mendesak pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk segera mencairkan tunjangan sertifikasi terhitung mulai  26 November 2012 ."Kami sangat membutuhkan uang itu yang sudah menjadi hak kami,"kata Witono kepada wartawan.

Mereka menagih  janji Dinas Pendidikan Lamongan, katanya November tahun
lalu akan dicairkan tapi belum juga  terwujud.  Dengan demikian, mereka seharusnya menikmati TPP sejak Januari 2012. Namun, saat pencairan di salah satu Bank yang ditunjuk pada 26 Desember 2012, ternyata pencairannya tidak merata.
“Saat itu ada yang menerima pencairan TPP untuk 10 bulan, bahkan ada yang hanya dua bulan,” ujar salah satu guru.

Karena pencairan yang tidak merata itulah, lanjut dia, nominal yang ditransfer ke masing-masing rekening juga berbeda. Jumlahnya bervariasi mulai dari Rp 3,6 juta hingga Rp 22 juta. Dimana, sesuai aturan guru swasta yang lolos uji sertifikasi berhak menerima TPP sebesar Rp 1,5 juta per bulan.

Mereka menyatakan juga pernah mendatangi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Sebab, kendati alokasi anggaran untuk TPP berasal dari APBN, namun, untuk TPP guru swasta masih harus ditransfer melalui APBD provinsi. Hal ini mengacu aturan dekosentrasi anggaran.

Kedatang para guru dari lembaga pendidikan swasta ini sempat menyita perhatian pegawai Diknas. Bahkan belasan guru yang datang ini semula dianggap demo.

Padahal kedatangannya sekedar menyakan hak yang belum bisa mereka cairkan, yakni dana tunjangan sertifikasi. Mereka kemudian diterima Resmi Puji Astutik, Kasubag Kepegawaian di ruang pertemuan Diknas. Resmi Puji Astutik menegaskan, guru – guru yang datang ke kantornya sekedar mengklarifikasi dan menanyakan  keterlambatan tunjangan sertifikasi yang belum bisa mereka cairkan."Tapi semuanya sudah dijelaskan,” kata Resmi.

Resmi menyatakan pihaknya telah berupaya untuk memperjuangkan agar TPP itu cair penuh. Namun, karena keterbatasan  keuangan dari pemerintah puast mengakibatkan penerimaan tidak merata dan tidak tepat waktu.”Ya karena anggarannya terbatas,”kata Resmi.

Dalam pertemuan itu juga didatangkan perwakilan dari karyawan BNI.
Namun Willy S, sang pegawai BNI  ini tidak banyak mau menjawab pertanyaan wartawan dan ia berlalu begitu saja memasuki mobilnya meninggalkan pelataran Kantor Diknas usai pertemuan.