Dapat Status WDP, Pemkab Gandeng BPKP

LAMONGAN- Status hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk Lamongan, nampaknya menjadi Pekerjaan Rumah (PR) besar, dalam menata kembali pengelolaan keuangan, agar upaya untuk meningkatkan kualitas dan akutanbilitas tercapai, Pemkab kembali menggandeng BPKP yang dituangkan dalam penandatangan MoU yang berlangsung di Guest House Selasa (4/6).

Penandatangan MoU tersebut, dimaksudkan agar BPKP akan kembali memberikan pendampingan, dan saran terkait pengelolaan pemerintahan Pemkab Lamongan, agar ketidaktahuan yang selama ini menyebabkan WDP bisa diperbaiki, dan pemeriksaan yang akan datang Lamongan bisa memperoleh status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Perjanjian tentang kerjasama pengembangan manajemen Pemkab Lamongan tersebut diteken oleh Kepala Perwakilan BPKP Jatim Hotman Napitupulu dan Bupati Lamongan Fadeli. Dari jajaran Pemkab Lamongan, hadir Sekkab Yuhronur Efendi bersama Kepala Inspektorat Ismunawan, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Herry Pranoto dan beberapa Kepala SKPD lainnya.

Menurut Ismunawan, kerjasama yang hari itu ditandatangani adalah perpanjangan dari MoU sebelumnya yang sudah habis masa kerjasamanya. Dia menyebut alasan dilakukannya perpanjangan kerjasama itu karena peran BPKP telah membantu pengelolaan pemerintahan yang baik di Lamongan.

"Alhamdulillah dengan kerjasama ini, Lamongan tidak terlalu banyak mengalami kesalahan dalam penataan administrasi. BPKP sudah sejak proses perencanaan memberikan pendampingan. Sehingga kerjasama ini sangat strategis untuk kembali dilanjutkan," kata Ismunawan.

Sedangkan Bupati Laomngan Fadeli meminta semua jajaran yang hadir agar mewujudkan laporan keuangan Lamongan mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Sementara tahun ini opini BPK untuk Lamongan masih wajar dengan pengecualian (WDP), atau sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

Hotman sendiri menyebut berugahnya peran BPKP pasca reformasi. Dia menyebut BPKP kini bersifat lebih kepada tindakan preventif, melakukan pencegahan. “Kami kini lebih banyak memberikan advice kepada mitra kami, “ ujar Hotman.

Dia kemudian mencontohkan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) ketika akan membayarkan kalim ganti rugi, mengundang BPKP sebagi tim verifikator. Juga beberapa BUMN yang meneken kerjasama serupa dengan yang dilakukan Lamongan.

Di Lamongan, BPKP sebelumnya telah memberikan pendampingan saat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Bintek pendampingan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Jr/sg


http://surabayapagi.com/index.php?read=Dapat-Status-WDP,-Pemkab-Gandeng-BPKP-;3b1ca0a43b79bdfd9f9305b812982962fe721bf87c3f724e0fd99886686d8fc1