Mahasiswa Demo Minta Mobdin Dewan Dicoret

LAMONGAN  - Keinginan anggota DPRD untuk mendapatkan mobil dinas (mobdin) nampaknya tinggal selangkah lagi. Apalagi dalam draft RAPBD 2013 anggaran itu sudah muncul dengan total nilai Rp 2,5 miliar untuk 15 unit.

Karuan saja, draft yang tertuang dalam halaman 493 di RAPBD 2013 tersebut, mematik reaksi para aktifis PMII cabang Lamongan, yang dari awal sangat getol menolak pengadaan mobil dinas baru bagi para wakil rakyat tersebut.

Puluhan mahasiswa ini kembali melakukan aksinya, Senin (17/12) di dua kantor sekaligus, yakni kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA), karena dalam keterangan belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat tersebut masuk dalam anggaran di DPPKA, dan terakhir di kantor DPRD.

Benu Muharto koordinator aksi, dalam kesempatan itu mendesak kepada DPPKA untuk menghapus rencana tersebut, karena pengadaan 15 mobil untuk para wakil rakyat saat ini masih belum mendesak dilaksanakan.

Apalagi lanjutnya, pada akhir tahun ini dewan juga sudah menerima mobil baru sebanyak 13 mobil jenis Avanza, sehingga tidak sepantasnya satu anggota dewan menerima satu mobil baru."Ini pemborosan, pemkab lebih baik menambah mobil baru untuk pengangkut air ketimbang harus membelikan mobil baru untuk anggota dewan," kata Benu dengan nada sindiran.

Bahkan dalam kesempatan itu Benu langsung mengontak HP kepala DPPKA yang difasilitasi oleh Kepala Bakesbangpol. Dalam pembicaraan via handphone tersebut, Hery Pranoto tidak menampik kalau pengadaan mobil baru sebanyak 15 unit itu untuk dewan.

Sedangkan untuk satunya lagi lanjut Hery anggaran senilai Rp 360 juta, akan diperuntukan pembelian mobil 1 unit Jeep untuk Satpol PP, dan uang senilai Rp 1,1 M untuk pengadaan 89 motor dinas bagi pengawas dilingkungan dinas Pendidikan di Lamongan.

Usai mendapatkan kepastian angka tersebut, puluhan mahasiswa bergeser menuju gedung DPRD, untuk keperluan memenuhi wakil ketua DPRD Saim. Saim sendiri dalam beberapa kesempatan menemui para aktifis meyakinkan kalau pengadaan mobil dinas untuk dewan tidak ada, bahkan ketua DPC PDIP Lamongan ini memastikannya kalau ada nyawapun jadi taruhannya.

Saim saat bertemu dengan puluhan mahasiswa menegaskan, kalau dirinya tidak akan berhenti untuk menolak pengadaan mobil dinas bagi anggota dewan. "Itu semua kan masih draft bisa disetujui dan bisa tidak, dan hingga saat ini belum disahkan. Saya koordinasi dulu dengan ketua dewan, karena saya ini hanyalah wakil," kata Saim sambil berlalu meninggalkan gedung dewan. Jr/sg